• Gubernur Banten Bersama Pengurus LPTQ

    Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Choshiyyah berpose bersama Pengurus LPTQ Banten

  • Pengurus LPTQ Tangsel

    Sejumlah Pengurus LPTQ Tangsel mendengarkan petunjuk teknis dan pelaksanaan MTQ 2013

  • Sumpah Jabatan Pengurus LPTQ Pandeglang

    Sejumlah Pengurus LPTQ Pandeglang Tampak Mengikuti Jalannya Sumpah Jabatan

EDITORIAL

MTQ DAN KEMAJEMUKAN BANGSA

Nûn wa al-Qalam wa mâ Yasthurûn! Makna filosofis dalam penggalan ayat tersebut membimbing kita, umat Islam, membangun budaya positif untuk senantiasa kreatif dan inovatif mendokumentasikan semarak li i’ilâ kalimatillâh. Sekaligus menciptakan spirit memotret serta mengabadikannya dalam media dakwah syiar Alquran.  Alhamdulillah, atas karunia yang dianugerahkan Allah Swt. mengiringi tim redaksi merampungkan Jurnal “TILAWAH” Edisi tahun 2013.

Read more...
SERTIFIKASI DEWAN HAKIM, PERLUKAH?
Written by Administrator   

Secara sosiologis, kemeriahan itu dapat saja kita analisis sebagai konsekuensi atas minimnya pilihan-pilihan hiburan publik yang tersedia saat itu. Tidak seperti sekarang, di mana alternatif hiburan sedemikian berlimpah-ruah di aras publik, bahkan saking banyaknya, sampai-sampai masyarakat dibuat bingung memilih hiburan yang tersedia. Nah, ketika pilihan-pilihan hiburan itu kian banyak, hal mana publik bebas menentukan pilihan hiburan, maka pertanyaannya adalah, apakah saat ini MTQ menjadi salah satu alternatif pilihan publik? Jawabannya, bisa ya, bisa tidak! Dikatakan ya, karena masih ada masyarakat yang bersedia menyempatkan hadir, meski sedikit, itupun harus dimobilisasi panitia.

Dikatakan tidak, karena terjadi proses degradasi peminatan dan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup mengkhawatirkan pada kegiatan MTQ di setiap levelnya, terlebih di wilayah-wilayah urban atau perkotaan.

MTQ di wilayah perkotaan tak ubahnya MTQ yang diselenggarakan negara-negara jiran, seperti MTQ Internasional di Kualalumpur, Malaysia, Philipina, Saudi Arabia, atau Iran, dan negera-negara penyelenggara MTQ Internasional lainnya di mancanegara. Pada momen-momen MTQ tersebut, tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat demikian rendah, sehingga MTQ dilaksanakan cukup di ruangan tertutup dan disaksikan oleh publik dalam jumlah yang sangat terbatas. Tentu saja, model pelaksanaan MTQ seperti ini terasa kering dan nuansa formalitasnya terlampau dominan.  

Revitalisasi MTQ

Faktanya, saat ini MTQ memang sulit bersaing mendapatkan tempat di hati masyarakat. Diakui atau tidak, minat masyarakat menyaksikan MTQ menurun drastis. Apa boleh buat, tapi inilah fakta. MTQ dihadapkan pada tantangan modernitas yang kencang berhembus dan terkadang menghantam dengan keras. Pada titik ini pelaku dan penanggung jawab MTQ harus berfikir ulang untuk bagaimana mengembalikan MTQ pada jalurnya dan menjadikan MTQ sebagai kegiatan yang menarik perhatian publik di tengah aneka alternatif pilihan hiburan yang mengharu biru.

Sejauh ini telah banyak gagasan dan upaya yang dilakukan. Ada yang berpikir bahwa di tengah budaya pop yang menggejala di tengah-tengah masyarakat, MTQ perlu didesain, dipoles, dan dielaborasi semenarik mungkin dan se-pop mungkin untuk menyesuaikan dengan kecenderungan masyarakat era ini. Meski pada pelaksanaannya menuai pro-kontra, tapi gagasan ini sudah mulai terlihat di pelbagai kesempatan MTQ, mulai tingkat Kabupaten hingga Nasional. Untuk maksud ini, pada saat pembukaan atau penutupan MTQ, panitia menyuguhkan aneka atraksi kebudayaan, hiburan artis papan atas, pasar rakyat, door prize, hingga pesta kembang api.

Pada satu sisi, strategi ini cukup berhasil. Coba perhatikan, betapa berlimpahnya pengunjung yang menghadiri acara pembukaan dan penutupan MTQ yang digelar penuh kemeriahan hiburan yang bersifat pop tadi. Ya, panitia berhasil menghadirkan massa dalam jumlah besar sehingga pelaksanaan pembukaan dan penutupan MTQ berjalan meriah. Tapi pernahkan kita mencoba melakukan survai kecil-kecilan tentang motivasi apa yang membuat mereka berduyun-duyun hadir dan rela berdesak-desakan di tengah kerumunan orang? Benarkah kehadiran mereka karena ingin menyaksikan lantunan ayat suci Alquran mengumandang di arena MTQ? Atau karena ingin menyaksikan artis pujaannya? Atau ingin sekadar melihat dari dekat gebyar kembang api yang kerap mereka saksikan di layar televisi? Lantas bagaimana situasi di setiap majelis hakim MTQ di mana para peserta menunjukkan kebolehannya masing-masing, apakah situasinya seramai dan semeriah ketika pembukaan dan penutupan MTQ?

Apapun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita tentu patut bersyukur bahwa ada upaya kreatif dari penyelenggara MTQ untuk tetap meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan MTQ. Inilah salah satu tantangan yang dihadapi para pelaku dan penanggung jawab MTQ saat ini. LPTQ selaku pihak penyelenggara MTQ dituntut untuk terus berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di dalamnya.

Lantas, seberapa penting keikutsertaan masyarakat dalam MTQ? Bukankah tak mengapa jikapun tak ada yang menonton? Jawabannya tentu sangat penting dan harus melibatkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. K.H. A. M. Romli, M.Hum, Ketua Umum MUI Banten yang juga Pengurus LPTQ tingkat Nasional. Menurut Romli, LPTQ dan MTQ laksana dua sisi mata uang: menyatu dan tak dapat dipisahkan. “Kehadiran LPTQ diharapkan dapat memicu peningkatan minat dan kemampuaan masyarakat dalam mempelajari Alquran. Sedangkan MTQ dijadikan sarana evaluasi untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan LPTQ dalam menjalankan fungsi pembinaannya,” ujar Romli. Bagi Romli, pembinaan dan evaluasi menjadi dua kata kunci yang harus benar-benar dipegang teguh oleh LPTQ. Artinya, LPTQ harus benar-benar menjalankan tugasnya di bidang pembinaan Alquran bagi masyarakat. “Nah, hasil binaannya itulah yang kemudian dievaluasi lewat pelaksanaan MTQ. Jadi, kalau LPTQ tak pernah membina, lalu siapa yang dievaluasi?,” tanyanya diplomatis.

Apa yang disampaikan kyai Romli adalah sebentuk autokritik. Selama ini dalam persepsi publik, LPTQ kerap disamakan dengan MTQ. Padahal keduanya bukan sinonim, tapi lebih sebagai hubungan sebab akibat atau bahkan pranata yang berbeda. Pemahaman ini sesungguhnya menjebak, yang pada akhirnya LPTQ harus berpuas diri setelah sukses menyelenggarakan MTQ, tapi abai dengan tugas pokoknya, yakni pembinaan. “Ketika LPTQ lalai melakukan pembinaan kepada masyarakat, maka jangan kaget kalau terjadi fenomena peserta cabutan atau peserta dapat ngebon,” demikian ia mengingatkan. Romli menegaskan pentingnya LPTQ membuat program pembinaan yang berkelanjutan bagi masyarakat.               

Jadi dengan demikian jelas, obyek utamanya adalah masyarakat. Melalui MTQ, masyarakat perlu diberitahu eksistensi LPTQ dan MTQ. LPTQ bersedia memberikan pembinaan bagi masyarakat. LPTQ juga bertugas menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mempelajari Alquran. MTQ, dengan demikian, tidak lebih sebagai cara atau strategi memantik minat dan semangat masyarakat untuk gemar dan gandrung dengan Alquran.       

 

MTQ Akar Rumput

Agar program LPTQ dapat tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat, ada baiknya otoritas LPTQ kembali menimbang keberlanjutan MTQ akar rumput. Maksudnya, MTQ harus dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Model ini sejatinya sejalan dengan semangat awal pendirian LPTQ, yakni LPTQ sebagai lembaga pembinaan.

“Idealnya memang begitu. LPTQ pada setiap jenjangnya mengadakan evaluasi pembinaan melalui MTQ yang rutin diselenggarakan. Jadi akan ketahuan seberapa besar keberhasilan program pembinaan yang telah dijalankan LPTQ,” kata Romli yang juga Pengurus LPTQ Tingkat Nasional. Lagi pula, sambung Romli, peluang untuk mendatangkan peserta “cabutan” dari luar akan semakin sulit, karena terbentur dengan komitmen masyarakat di tingkat bawah.

Sejauh pengamatan Tilawah, beberapa daerah di Banten sudah mulai menyadari akan pentingnya pembinaan di arus bawah. Beberapa waktu yang lalu, seluruh kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan, disibukkan dengan hiruk-pikuk persiapan pelaksanaan MTQ atau STQ tingkat kecamatan. Berdasarkan edaran Walikota Tangerang Selatan, Camat atau dalam hal ini LPTQ tingkat kecamatan diminta untuk melaksanakan MTQ/STQ di tingkat kecamatan, yang hasilnya akan diikutsertakan dalam MTQ Tingkat Kota Tangerang Selatan.  

Sontak saja, kebijakan ini telah membuat kalangkabut lurah dan kapala desa di Tangerang Selatan. Mereka dipaksa door to door untuk mencari-cari peserta di desa atau kelurahannya yang mau dan dianggap memiliki kemampuan untuk berkompetisi di tingkat kecamatan. Situasinya sudah pasti dapat diduga. Sebagian besar kelurahan/desa pun hanya mampu menghadirkan beberapa peserta saja. Itu pun dengan susah payah. Mereka tak sanggup melengkapi seluruh cabang yang diperlombakan. “Mana mungkin mendapatkan peserta tafsir bahasa Inggris atau bahasa Arab di sini,” keluh salah seorang Lurah di bilangan Pamulang.

“Ini fakta bahwa pembinaan di akar rumput belum tersentuh”, pungkas Dr. H. Dimyati Sajari, M.Ag, Ketua Harian LPTQ Kota Tangerang Selatan. Dia berjanji akan terus melakukan penguatan-penguatan kelembagaan di tingkat kecamatan dan kelurahan. “Ini tentu harus didukung oleh political will Pemerintah Daerah. Sejauh ini Ibu Walikota dan Jajaran Muspida serta DPRD antusias mendukung program pembinaan Alquran di Tangsel,” ungkap doktor bidang tasawuf ini bangga.

Selain Kota Tangerang Selatan, LPTQ Kabupaten Tangerang juga sebelumnya telah melakukan hal yang sama, dan tentu saja Kabupaten/Kota lain di wilayah Banten. Walhasil, komitmen pembinaan, dengan demikian, harus kita buat menggurita dan didengungkan ke segenap penjuru Banten agar keberadaan LPTQ benar-benar fungsional dan berdampak positif bagi peningkatan minat dan gairah mengaji dan mengkaji kandungan Alquran di tengah-tengah masyarakat Banten yang religius. Jangan lupa, ada tugas berat dipundak kita yang kerap terlupakan, yakni mempertahankan predikat historis bahwa “Banten dianggap sebagai lumbung penghasil qari dan hafizh di tanah air”. Akankah predikat itu terhenti pada slogan dan jargon romantisme masa lalu? Semoga tidak! [Abie]

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) merupakan perhelatan keagamaan (religius) yang bernuansa kebudayaan (sosial). Kedua karakter ini menjadi ciri utama kegiatan MTQ. Keduanya laksana dua sisi mata uang. Oleh karena itu, MTQ tidak dapat dilepaskan dari apsek budaya, karena dalam pelaksanaannya ia telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Muslim. Sebaliknya, MTQ tidak boleh hanya dianggap sebagai kegiatan kebudayaan an sich dan mencerabut akar religiusitasnya, karena obyek MTQ tidak lain adalah Kitab Suci Alquran. Dalam konteks inilah maka penting memelihara  kesucian sekaligus meneguhkan syiar kegiatan.

Salah satu komponen penting dalam kegiatan MTQ adalah Dewan Hakim. Dewan Hakim adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjaga marwah MTQ sebagai kegiatan kompetisi bernuansa religius. Dewan Hakim mengemban misi menjaga, mengawal, dan melaksanakan proses penilaian MTQ dalam semangat menjunjung tinggi kesucian dan keagungan Alquran. Untuk itu, sosok Dewan Hakim harus benar-benar dipandang mampu dan cakap mengemban amanah yang sangat berat ini. Di sisi lain, LPTQ dituntut untuk berperan aktif melahirkan struktur dan komposisi Dewan Hakim yang profesional, obyektif, dan independen, bebas dari intervensi dan kepentingan yang kontraproduktif dengan khittah MTQ. Oleh karena itu, program kegiatan yang digagas LPTQ Banten dalam waktu dekat adalah peningkatan kapasitas keilmuan dewan hakim dan ketersediaan mekanisme rekrutmen dewan hakim.  

Ketika dikonfirmasi terkait diskursus ini, H. Zaenal Mutaqin, S.P., M.M., selaku Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten merespons positif dan segera menindaklanjutinya dengan merancang suatu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Dewan Hakim. Kegiatan ini difungsikan sebagai momentum untuk membina dan membekali keterampilan dasar sekaligus menguji kompetensi mereka dalam menilai peserta MTQ. “Gagasan ini akan segera kita realisasikan. Sebenarnya, kita sudah cukup lama mewacanakan uji kompetensi ini. Insya Allah di bulan Oktober atau November tahun ini akan kita selenggarakan kegiatan Diklat Calon Dewan Hakim MTQ,” jelasnya.

Diakui Zaenal, kegiatan ini memang penting dilakukan di tengah tuntutan komunitas pecinta Alquran (hamalatul Qur’an) yang kian kritis dan menghendaki peningkatan mutu penyelenggaraan MTQ, hal mana salah satu indikator pentingnya adalah komponen dewan hakim. “Banyak masukan dari masyarakat dan tokoh Alquran agar dewan hakim yang menilai MTQ di Provinsi Banten benar-benar profesional, kapabel, dan kredibel,” ungkap Zaenal. Tidak hanya itu, peningkatan mutu dewan hakim juga diyakini melahirkan efek domino bagi peningkatan kualitas delegasi Banten yang dikirim ke even MTQ Nasional. “Kalau jurinya profesional dan jujur, pasti tidak akan salah pilih peserta terbaik, dan saya jamin juara-juara Banten adalah yang benar-benar terbaik,” harapnya.

Hal senada disampaikan Drs. H. Iding Mujtahidin, M.Pd, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Beliau sangat respek dengan rencana pendidikan dan uji kompetensi dewan hakim yang akan digelar LPTQ Banten pada akhir tahun ini. Menurut Iding, tahun ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan peningkatan mutu dewan hakim Banten. “Saya kira wacana ini sangat baik. Ini penting segera direalisasikan oleh LPTQ agar publik semakin yakin bahwa dewan hakim MTQ Banten benar-benar profesional, berintegritas, dan ahli di bidangnya masing-masing,” ujarnya. 

Menurut Iding, trust masyarakat perlu dibangun dan terus ditingkatkan di tengah tantangan modernitas, hal mana kontestasi MTQ tidak lagi menjadi pilihan utama hiburan masyarakat seperti halnya pada dekade tahun 70-an atau 80-an. “Dulu perhatian masyarakat pada pergelaran MTQ masih relatif tinggi, mengingat masih sedikitnya alternatif hiburan publik yang dapat dinikmati,” jelasnya. Sebagai pergelaran budaya bernuansa keagamaan, lanjut Iding, marwah MTQ harus terus dijaga dan dipertahankan. Sejatinya MTQ tidak boleh terkontaminasi dengan tindakan-tindakan yang kotraproduktif dengan semangat dakwah dan kesalihan keagamaan. Publik tidak boleh dipertontonkan atau dijejali informasi seputar praktik MTQ yang tidak mencerminkan kejujuran dan keluhuran para pelakunya. Intinya, publik tidak boleh dikecewakan dengan penyelenggaraan MTQ yang kontra produktif. Sebaliknya, publik harus dibuat bangga dengan MTQ.

Di sinilah, menurut Iding, pentingnya menyiapkan kader-kader dewan hakim yang mampu mengangkat kredibilitas MTQ sebagai kegiatan yang layak dinikmati dan diteladani pada setiap penyelenggaraannya. “Masyarakat akan menaruh respek yang tinggi ketika MTQ benar-benar berjalan pada khittahnya, yakni sebagai media dakwa dan pembinaan umat”, pungkas Iding dengan gayanya yang tenang.        

 

SOP Rekrutmen Dewan Hakim

Ditegaskan Zaenal Mutaqin, LPTQ akan terus melakukan serangkaian peningkatan mekanisme dan sistem rekrutmen dewan hakim. Di samping akan menyelenggarakan Diklat Perhakiman, sebagai langkah konkret peningkatan kapasitas dewan hakim, LPTQ juga akan membuat semacam standard operating procedure (SOP) yang dipedomani untuk proses rekrutmen dewan hakim. “Kalau sudah ada SOP, saya kira penyusunan dewan hakim akan lebih terarah, terkonsep, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, proses-proses ilegal atau inkonstitusional akan dapat dieliminasi,” ungkapnya.

Penyusunan SOP ini paling tidak memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjadi acuan dan standardisasi penyusunan Dewan Hakim MTQ/STQ tingkat Provinsi Banten dan pada tingkat di bawahnya. Dan kedua, terwujudnya komposisi Dewan Hakim yang kredibel dan kapabel di bidangnya masing-masing. Kata kuncinya adalah standardisasi dan profesional. Jika standarnya sudah benar, maka bisa dipastikan komposisi dewan hakim yang terbentuk benar-benar profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam pedoman ini juga akan dirumuskan sederet kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon dewan hakim Banten. Kriteria tersebut, misalnya: Pertama, memiliki sikap jujur, amanah, adil, obyektif, bertanggung jawab, serta berkelakuan yang tidak tercela. Kedua, memiliki ilmu yang memadai tentang obyek yang dinilai. Ketiga, memiliki ketelitian dan kecermatan. Keempat, memiliki ilmu pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan fisik yang memadai untuk menerapkan sistem perhakiman dan cara penilaian yang berlaku. Kelima, pernah menjadi Dewan Hakim MTQ/STQ setingkat di bawahnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali atau pernah menjadi Dewan Hakim MTQ/STQ setingkat atau lebih tinggi. Keenam, pernah mengikuti pelatihan perhakiman sesuai dengan tingkatan MTQ/STQ atau tingkat yang lebih tinggi, yang dibuktikan dengan sertifikat.

Hal menarik dan sangat penting dalam rancangan pedoman itu adalah pertimbangan asas penyusunan. Selama ini, sering dipertanyakan mengenai asas penyusunan dewan hakim di Banten, terutama terkait porsi dewan hakim yang merepresentasikan kabupaten atau kota. Beberapa daerah masih mengeluhkan belum meratanya jatah dewan hakim untuk setiap daerah. Dalam persepsi mereka, jumlah dewan hakim akan berpengaruh pada penilaian. Terutama untuk cabang yang menggunakan sistem tertutup, komposisi dewan hakim menjadi patut diperhitungkan. Jika dalam suatu majelis didominasi oleh satu wilayah tertentu, maka diasumsikan wilayah subyektivitas dewan hakim akan bermain dan sangat menentukan skor nilai yang diperoleh. Jadi masalah pemerataan ini menjadi sangat strategis dan penting. Hal inilah yang tengah dipikirkan LPTQ Banten. “Bagaimanapun kita menginginkan agar hasil MTQ benar-benar obyektif dan dapat diterima oleh semua pihak secara legowo. Jadi, dari sisi sistem kita terus mencoba melakukan terobosan-terobosan baru untuk menjamin akseptibilitas MTQ di ranah publik,” terang Zaenal.

Dalam penyusunan dewan hakim, di tahun-tahun mendatang, agaknya LPTQ penting menimbang sekurang-kurang dua asas pokok. Pertama, asas proporsionalitas. Dalam asas ini terkandung semangat keadilan dan pemerataan. Asas ini dapat dijabarkan, misalnya: (1) Jumlah representasi/perwakilan Dewan Hakim untuk setiap Kabupaten/Kota adalah sama rata; (2) Dalam hal poin (1) tidak dapat dilaksanakan, maka selisih jumlah antar-Kabupaten/Kota tidak lebih dari 5-10% (lima sampai dengan sepuluh persen) dari jumlah perwakilan Kabupaten/Kota tersebut; (3) Representasi Kabupaten/Kota pada setiap Majelis Hakim sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

Kedua, asas profesionalitas. Profesionalitas Dewan Hakim diukur dari kemampuan menilai berdasarkan pengalaman dan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan perhakiman yang diselenggarakan oleh LPTQ tingkat Provinsi Banten dan/atau LPTQ tingkat Nasional yang dibuktikan dengan dokumen berupa sertifikat. 

Selain itu, LPTQ juga dapat merumuskan unsur dewan yang dapat diakomodasi dalam proses rekrutmen dewan hakim. Pertama, unsur utusan LPTQ Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Hakim Utusan LPTQ Kabupaten/Kota adalah hakim yang diusulkan secara resmi oleh Pengurus LPTQ tingkat Kabupaten/Kota; (b)  Surat usulan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Ketua Harian dan Sekretaris LPTQ; (c) Surat permohonan dan formulir isian calon Dewan Hakim harus dilengkapi dengan dokumen pendukung kelayakan calon Dewan Hakim; (d) Calon hakim yang diusulkan sekurang-kurangnya berjumlah 20 orang dan sebanyak-banyaknya 30 orang; (e) Porsi Hakim Utusan LPTQ Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan Dewan Hakim.

Kedua, unsur profesional, dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Hakim dari unsur profesional adalah sosok atau tokoh independen yang dianggap memiliki kecakapan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh Hakim yang berasal dari usulan LPTQ Kabupaten/Kota; (b) Hakim dari unsur profesional ditunjuk oleh LPTQ Provinsi Banten dengan mempertimbangkan aspek kelangkaan dan kebutuhan yang bersifat mendesak; (c) Hakim tersebut harus domisili di Banten, baik dari unsur Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan keilmuan, masyarakat, dan lain-lain; (d) Porsi Hakim dari unsur profesional  sebanyak-banyaknya 10% dari keseluruhan Dewan Hakim.

Ketiga, unsur Pengurus LPTQ Provinsi Banten, dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Hakim dari unsur Pengurus LPTQ Provinsi Banten adalah hakim yang pada tahun berjalan duduk dalam struktur kepengurusan LPTQ Tingkat Provinsi Banten; (b) Untuk menjamin independensi, calon hakim tersebut dipastikan tidak terdaftar sebagai pengurus pada salah satu LPTQ Tingkat Kabupaten/Kota di Banten; (c) Porsi Hakim dari unsur Pengurus LPTQ Provinsi Banten sebanyak-banyaknya 10% dari keseluruhan Dewan Hakim.

Keempat, unsur tamu, dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Hakim tamu adalah hakim yang berasal dari luar Provinsi Banten dan/atau LPTQ Tingkat Nasional; (b) LPTQ Banten dapat mengangkat hakim tamu dengan menimbang komitmen dan profesionalitas yang luar biasa dan diduga akan mendatangkan kemaslahatan bagi Provinsi Banten; (c) Porsi Hakim Tamu sebanyak-banyaknya 5% dari keseluruhan Dewan Hakim.

Secara teoretis, klasifikasi tersebut diharapkan dapat megurangi kegamangan LPTQ kabupaten/kota, terutama terkait representasi dewan hakim. Dalam hal tidak semua dewan hakim merupakan utusan kabupaten/kota sejatinya perlu disikapi secara arif. Hal ini tentu reasonable mengingat tidak semua kabupaten/kota mampu menyediakan tenaga atau sumber daya manusia (SDM) yang benar-banar ahli dan kapabel di bidang tertentu. Dan ini menjadi kewenangan LPTQ Provinsi untuk mengambil kebijakan berdasarkan asas profesional. Cabang-cabang yang cukup langka itu misalnya dapat kita sebut: tafsir Bahasa Inggris, bhasa Arab, dan Qira’at Sab’ah. Kedua cabang ini memang diperlukan SDM yang benar-benar mengerti dan kapabel.

Terkait kelangkaan dewan hakim bidang tertentu juga diamini oleh Prof. Dr. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M., Rektor IAIN SMH Banten. Menurut Syibli, untuk mengatasi kelangkaan dewan hakim tersebut LPTQ perlu membuat kebijakan pengadaan dan pengkaderan calon-calon dewan hakim dimaksud. “Sebenarnya tidak sedikit kader-kader potensial dalam bidang tafsir bahasa Inggris atau Qiraat Sab’ah, baik dari perguruan tinggi maupun pesantren, yang dapat direkrut dan dibina dalam perhakiman MTQ”, jelasnya. 

Bagi Syibli, hakim yang profesional dan memiliki keahlian di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar. “Hakim tidak boleh berspekulasi. Penilaian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keahlian dasar teknis menilai MTQ. Jadi, disamping memiliki pengetahuan yang memadai, hakim juga dituntut mengetahui prosedur penilaian yang berlaku,“ ujar intelektual yang beberapa kali menjabat Ketua Dewan Hakim MTQ Banten ini.

Sejauh informasi yang diperoleh tim Tilawah, mekanisme mengangkatan dewan hakim pada LPTQ Banten sudah cukup mencerminkan mekanisme yang terbuka, akuntabel, dan kredibel. Alurnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, setiap LPTQ Kabupaten/Kota mengusulkan calon Dewan Hakim kepada LPTQ Tingkat Provinsi Banten sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Banten. Kedua, usulan LPTQ Kabupaten/Kota dianalisis dan diklasifikasi oleh Pengurus LPTQ Bidang Perhakiman bersama Pimpinan LPTQ Tingkat Provinsi Banten sampai menghasilkan draf rancangan Dewan Hakim. Ketiga, draf selanjutnya dikaji secara komprehensif oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh LPTQ Provinsi Banten. Keempat, Tim Verifikasi terdiri atas representasi tokoh MUI, Kementerian Agama Wilayah Banten, dan Pengurus LPTQ Banten yang dinilai independen, profesional, dan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang MTQ. Kelima, hasil kajian Tim Verifikasi selanjutnya disahkan oleh Pengurus LPTQ Provinsi Banten dan diusulkan kepada Gubenur Banten untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Banten. 

Semua pelaku MTQ di Banten tentu berharap agar mekanisme yang akan diterapkan benar-benar dapat terealisasi dan memberikan kepastian hukum. Harapan ini juga meluncur dari sosok Drs. H. M. Agus Salim, M.Pd, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan yang juga Pembina LPTQ Kota Tangerang Selatan di sela-sela kesibukannya di ruang kerjanya di Kawasan Sekolah Insan Cendekia Serpong. “Sudah saatnya LPTQ Banten memiliki pedoman baku untuk setiap kebijakan yang diambil. Asas-asas penentuan dewan hakim sebaiknya diterapkan secara konsisten agar memenuhi rasa keadilan bagi LPTQ tingkat kabupaten atau kota,” harap Agus. [Abie]

 

 

 

 

KHAZANAH

  • MENGENAL QIRAAT SAB'AH

    Wajib bagi setiap muslim untuk menerimanya, baik timbulnya dari salah satu dari imam yang tujuh, maupun dari yang sepuluh atau lainnya yang bisa diterima sanad dan riwayatnya. Apa jadinya jika Anda membaca kata laamastum (dengan memanjangkan bacaan lam sebanyak satu-dua harakat) dengan membaca lamastum (tanpa memanjangkan lam)? Sepintas hal itu dianggap biasa saja, sebagai kesalahan secara...

TELAAH

  • AlQuran Kitab Berani

    Keberanian yang paling mencolok dari Alquran ialah mendeklarasikan dirinya sebagai kitab yang tidak bertentangan satu sama lain (Q.s. 4: 82). Bahkan, Alquran menantang siapa saja yang mampu untuk membuat (menyusun) Alquran baru baik dalam jumlah ayat minimal maupun maksimal (Q.s.10: 38). Dalam kitab-kitab klasik seperti ditulis antara lain oleh al-Jahizh (W. 225 H/869 M)dalam bukunya Hujjah...

Berita Utama

  • MERINDUKAN MTQ AKAR RUMPUT
    Write on Saturday, 04 May 2013 10:14 Kita tentu masih ingat dengan hiruk-pikuk MTQ pada dekade tahun 1970-an atau 1980-an yang demikian riuh rendah. Ya, kemeriahan itu begitu merasuki sisi-sisi kesibukan masyarakat, tidak hanya... Readmore
    SERTIFIKASI DEWAN HAKIM, PERLUKAH?
    Write on Saturday, 04 May 2013 10:33 Secara sosiologis, kemeriahan itu dapat saja kita analisis sebagai konsekuensi atas minimnya pilihan-pilihan hiburan publik yang tersedia saat itu. Tidak seperti sekarang, di mana alternatif hiburan... Readmore
  • UTAMAKAN PESERTA PUTRA DAERAH
    Write on Thursday, 16 May 2013 10:30 Dalam rangka menindaklanjuti  surat  edaran  ketua  Lembaga  Pengembangan  Tilawatil Qur’an  (LPTQ) Kota Tangerang Selatan Nomor: Perihal pelaksanaan MTQ di tingkat Kecamatan. Pada hari... Readmore
    162 PESERTA IKUTI MTQ KEC PAMULANG
    Write on Thursday, 16 May 2013 10:42 Sebanyak 162 orang mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat  Kecamatan Pamulang di halaman Kantor  Kecamatan  Pamulang. Ke-126 peserta ini berasal dari 8 kelurahan yang ada di... Readmore
  • SINERGITAS PESANTREN DAN “HAJAT MTQ”
    Write on Thursday, 16 May 2013 10:48 Membicarakan Banten dari berbagai sisi dan temanya merupakan hal yang tak pernah habis dan selalu saja menarik perhatian publik, ibarat sebuah drama sinetron, yang di dalamnya terdapat dinamika yang... Readmore
Silakan Berlangganan Newsletter Kami dengan cara memasukkan email anda.